Page 828 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 828

2021, No. 1036
                                                          -7-



                                         tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis

                                         beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

                                         peraturan perundang-undangan.


                                                                    Pasal 3

                                   Jabatan Fungsional PELP merupakan jabatan karier PNS.


                                                                Bagian Kedua

                                                       Klasifikasi/Rumpun Jabatan


                                                                    Pasal 4

                                   Jabatan Fungsional PELP termasuk dalam klasifikasi/rumpun
                                   ilmu hayat.



                                                                    BAB III
                                          KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL



                                                                    Pasal 5
                                   (1)  Jabatan       Fungsional        PELP      merupakan         Jabatan

                                         Fungsional kategori keahlian.
                                   (2)  Jenjang       Jabatan      Fungsional       PELP      sebagaimana

                                         dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

                                         a.   PELP Ahli Pertama;
                                         b.   PELP Ahli Muda;

                                         c.   PELP Ahli Madya; dan

                                         d.   PELP Ahli Utama.
                                   (3)  Jenjang pangkat Jabatan Fungsional PELP sebagaimana

                                         dimaksud  pada  ayat  (2)  tercantum  dalam  Lampiran  III
                                         sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak

                                         terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832   833