Page 856 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 856

2021, No. 1036
                                                          -35-



                                         39.  dokumen rekomendasi efektivitas konservasi spesies

                                              dan genetik jenis ikan;

                                         40.  dokumen  rekomendasi  pengelolaan  sumber  daya  di
                                              wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan

                                         41.  dokumen  reviu  rencana  tata  ruang  laut,  rencana

                                              pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan  dan
                                              rencana konservasi keanekaragaman hayati laut.



                                                                   Pasal 10
                                   Dalam hal unit kerja tidak terdapat PELP yang sesuai dengan

                                   jenjang      jabatannya        untuk       melaksanakan         kegiatan

                                   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1),  PELP  yang
                                   berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang

                                   jabatannya  dapat  melakukan  kegiatan  tersebut  berdasarkan

                                   penugasan  secara  tertulis  dari  pimpinan  unit  kerja  yang
                                   bersangkutan.



                                                                   Pasal 11
                                   (1)  Penilaian      Angka       Kredit     atas     hasil    penugasan

                                         sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  ditetapkan
                                         sebagai berikut:

                                         a.   PELP      yang     melaksanakan        tugas     Pengelolaan

                                              Ekosistem Laut dan Pesisir yang berada satu tingkat
                                              di  atas  jenjang  jabatannya,  Angka  Kredit  yang

                                              diperoleh  ditetapkan  sebesar  80%  (delapan  puluh

                                              persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
                                         b.   PELP      yang     melaksanakan        tugas     Pengelolaan

                                              Ekosistem Laut dan Pesisir yang berada satu tingkat
                                              di  bawah  jenjang  jabatannya,  Angka  Kredit  yang

                                              diperoleh  ditetapkan  sebesar  100%  (seratus  persen)

                                              dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
                                   (2)  Angka  Kredit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

                                         sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  I  yang

                                         merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
                                         Menteri ini.
   851   852   853   854   855   856   857   858   859   860   861