Page 870 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 870
2021, No. 1036
-49-
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan PELP dalam
pelatihan.
(3) Tim Penilai PELP terdiri atas:
a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi
madya yang membidangi kesekretariatan pada
Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi PELP Ahli
Utama pada Instansi Pembina;
b. Tim Penilai instansi bagi pejabat pimpinan tinggi
madya yang membidangi pengelolaan ruang laut
pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi
PELP Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
c. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit
pimpinan tinggi madya yang membidangi
pengelolaan ruang laut untuk Angka Kredit bagi
PELP Ahli Pertama dan PELP Ahli Muda, di
lingkungan Instansi Pembina;
d. Tim Penilai provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi kelautan dan perikanan
untuk Angka Kredit bagi PELP Ahli Pertama dan
PELP Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah
daerah provinsi; dan
e. Tim Penilai kabupaten/kota bagi pejabat pimpinan
tinggi pratama yang membidangi kelautan dan
perikanan untuk Angka Kredit bagi PELP Ahli
Pertama dan PELP Ahli Muda di lingkungan instansi
pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pasal 32
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri
atas pejabat yang berasal dari unsur
teknis yang membidangi pengelolaan ruang laut, unsur
kepegawaian, dan PELP.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
