Page 877 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 877
2021, No. 1036 -56-
BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELP
Pasal 42
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
PELP dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan
dari indikator, meliputi:
a. jumlah atau luas kawasan konservasi dan efektivitas
pengelolaannya;
b. jumlah spesies dan genetik jenis ikan yang
dilindungi dan/atau di prioritaskan konservasinya;
c. jumlah penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah
laut, pesisir, dan pulau kecil; dan
d. jumlah pendayagunaan sumber daya di wilayah laut,
pesisir, dan pulau kecil.
(2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari
Menteri.
Pasal 43
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP berdasarkan
Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum
pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP
ditetapkan oleh Instansi Pembina.
BAB XI
KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Standar Kompetensi
Pasal 44
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional PELP harus
memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang
jabatan.
(2) Kompetensi PELP meliputi:
