Page 961 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 961

2022, No.508
                                                          -51-



                                                                    BAB X

                                          KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

                                                          PENGAWAS PERIKANAN


                                                                   Pasal 43

                                   (1)   Penetapan  kebutuhan  PNS  dalam  Jabatan  Fungsional
                                         Pengawas  Perikanan  dihitung  berdasarkan  beban  kerja

                                         yang ditentukan dari indikator, meliputi:

                                         a.  jumlah kapal perikanan;
                                         b.  jumlah        usaha       penangkapan         ikan,      usaha

                                              pembudidayaan  ikan,  serta  usaha  pengolahan  dan

                                              distribusi hasil perikanan;
                                         c.   jumlah armada Pengawasan Perikanan; dan

                                         d.  jumlah       pengenaan        sanksi     adminstratif       dan

                                              penanganan Tindak Pidana Perikanan.
                                   (2)   Ketentuan  mengenai  pedoman  penghitungan  kebutuhan

                                         Jabatan  Fungsional  Pengawas  Perikanan  sebagaimana

                                         dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri
                                         yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang

                                         kelautan  dan  perikanan  setelah  mendapat  persetujuan
                                         dari Menteri.



                                                                   Pasal 44
                                   Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

                                   dilakukan setelah pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan

                                   Fungsional  Pengawas  Perikanan  diatur  dengan  peraturan
                                   menteri yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang

                                   kelautan dan perikanan.
























                                                                                www.peraturan.go.id
   956   957   958   959   960   961   962   963   964   965   966