Page 968 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 968

2022, No.508                               -58-




                                         dengan  peraturan  Himpunan  Pengawas  Perikanan

                                         Indonesia  setelah  mendapat  persetujuan  dari  menteri

                                         yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang
                                         kelautan dan perikanan.



                                                                   Pasal 54
                                   Hubungan  kerja  antara  Instansi  Pembina  dengan            Himpunan

                                   Pengawas  Perikanan  Indonesia  bersifat  koordinatif  dan

                                   fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan
                                   Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.



                                                                   Pasal 55
                                   Ketentuan  mengenai  hubungan  kerja  Instansi  Pembina

                                   dengan     Himpunan  Pengawas  Perikanan  Indonesia  diatur

                                   dalam  peraturan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
                                   pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.



                                                                   BAB XVI
                                                          KETENTUAN LAIN-LAIN


                                                                   Pasal 56

                                   (1)   Pengawas       Perikanan       yang     bertugas      di    daerah

                                        terdepan/terluar/terpencil,  dapat  diberikan  tambahan
                                        Angka  Kredit  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  Angka

                                        Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

                                        tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
                                   (2)   Pemberian       tambahan       Angka      Kredit     sebagaimana

                                         dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan
                                         tugas di daerah terdepan/terluar/ terpencil.

                                   (3)   Ketentuan  mengenai  kriteria  dan  penetapan  daerah

                                         terdepan/terluar/terpencil  sebagaimana  dimaksud  pada
                                         ayat    (1)   diatur     dalam     peraturan      menteri      yang

                                         menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang

                                         kelautan dan perikanan.







                                                                                www.peraturan.go.id
   963   964   965   966   967   968   969   970   971   972   973