Page 5 - Tape Instan

MINA

PENDAHULUAN

JUNAIDI

Untuk mengatur jabatan di instansi pemerintah, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PANRB) telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 1

Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja. Selain merupakan amanat UU No. 5/2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap instansi

pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan (anjab)

dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan

jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK. Lantas apa itu

analisis jabatan (anjab) ?

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020,

dalam pasal 1 disebutkan bahwa Analisis Jabatan adalah

proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan

data jabatan menjadi informasi jabatan. Informasi jabatan

adalah informasi tentang pekerjaan, jabatan, atau karier yang

meliputi posisi pekerjaan, fungsi pekerjaan atau uraian tugas,

persyaratan untuk memasuki pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan

imbalan yang ditawarkan.

Di dalam informasi jabatan memuat tujuh belas poin penting

yang nantinya akan digunakan untuk program-program

kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan kediklatan,

serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak

yang menggunakannya. Poin-poin tersebut adalah nama

jabatan, kode jabatan, unit organisasi, kedudukan dalam

organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja,

perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang,

korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya,

syarat jabatan, prestasi kerja yang diharapkan, dan butir

informasi lain. Ketujuh belas poin tersebut akan dibahas satu

per satu di halaman berikutnya.

1