Page 57 - E-Modul Kesiapsiagaan Fajar W

1) Untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, bekerja sama dengan
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Basarnas dan PMI.

2) Utuk penanganan pengungsi, bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

3) Untuk pemetaan daerah-daerah rawan, bekerja sama dengan Bakosurtanal dan
Kementerian/Lembaga yang secara khusus menangani ancaman tertentu.

4) Untuk pengembangan sistem peringatan dini, bekerja sama dengan Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral dan BMKG untuk bencana-bencana geologis,

dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian

Kehutanan, LAPAN, dan BMKG untuk bencana-bencana hidrometeorologis, dan
didukung oleh instansi yang terkait dengan penelitian seperti Kementerian Riset

dan Teknologi, BPPT, LIPI serta didukung juga oleh perguruan tinggi.

b. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan

bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada

kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan
Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan

Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil

dan setara;

3. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana yang diberikan

pemerintah daerah setempat.

57