Page 8 - MATERI AJAR Kelas VII Materi Norma dan keadilan

4. PENTINGNYA NORMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

5. Indonesia merupakan Negara

hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1
ayat (3) UUD 1945, artinya segala

sesuatu baik tindakan maupun
pembentukan lembaga Negara harus

berdasarkan pada hukum. Hukum

Gambar 5. Ilustrasi penerapan keadilan

merupakan peraturan yang berupa norma
yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang berlaku untuk semua orang yang bertujuan untuk

mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersaam yang harmonis. Tanpa adanya
norma akan terjadi ketidakteraturan dalam masyarakat.

6. Negara hukum mengandung 3 unsur pokok yaitu supremasi hukum, persamaan

dihadapan hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian norma hukum pun memiliki
peranan yang besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga Negara serta

penyelenggara Negara untuk patuh terhadap hukum, tujuannya adalah untuk mewujudkan

keadilan bagi masyarakat
7. Pada dasarnya norma mendoron terciptanya integrasi nasional, sehingga terwujud

keadilan dan setiap pelanggar dari norma itu harus mendapatkan sanksi. Dengan adanya
keadilan maka akan terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakar.

Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Untuk
merangkul semua perbedaan itu untuk menciptakan sebuah keadilan bagi masyarakat agar

tidak timbul perpecahan maka dari itulah norma dibuat.

Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam masyarakat yaitu :
a. Keadialan distributive yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara dengan warganya

b. Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap Negara dan pihak
warga Negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan peeundang-

undangan yang berlaku
c. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan yang

lainnya secara timbal balik (Kaelan, 2004 : 83)

8. PENEGAKAN NORMA HUKUM DI INDONESIA

Indonesia adalah adalah Negara yang

sejak semula diproklamirkan
kemerdekaannya dicitakan sebagai Negara

hukum, artinya Negara dan segenap unsur

pemerintahannya dalam menjalankan
pemerintahan haruslah mengacu pada

pedoman-pedoman hukum secara
Gambar 5 penegakan Hukum di Indonesia substansial dibentuk bukan dengan dasar

kepentingan-kepentingan lain selain dari