Page 150 - Mereka yang dikalahkan Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

124 M. Nazir Salim

Desa Tanjung Padang, lewat Surat No. 100/tapem/2010/451, tentang
sosialisasi PT RAPP di Desa Tanjung Padang. Intinya agar Kepala Desa
Tanjung Padang memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan oleh
perusahaan. Dasar bupati meminta camat dan diteruskan kepada
kepala desa adalah surat balasan Dirjen Kementerian Kehutanan
atas permintaan bupati agar menghentikan/meninjau kembali
konsesi RAPP di Meranti, namun jawaban dengan tegas mengatakan
izin PT RAPP di Meranti sah dan aktif. Jawaban itu menempatkan
sekaligus tunduk bahwa Bupati Kepulauan Meranti tidak bisa

melawan Kementerian Kehutanan, dan atas surat tersebut bupati
harus menjalankan keputusan yang sudah ada, yakni diizinkannya
RAPP beroperasi di Pulau Padang.
Terkait rencana operasi ini, sebelumnya warga Pulau Padang
tidak mengetahui secara persis sampai akhirnya keluar Surat Camat

Merbau kepada Kepala Desa Tanjung Padang agar memfasilitasi
PT RAPP beroperasi di Pulau Padang. Perintah camat ini akhirnya
sampai ke warga karena kepala desa menjadi bagian dari mereka
yang sebelumnya melawan PT RAPP. Sudah bisa dipastikan begitu
warga mengetahui rencana operasi RAPP, ribuan warga kemudian
mendatangi Kantor Camat Merbau dan memprotes perintah
tersebut. Warga meminta agar camat mencabut surat yang dikirim ke
Kepala Desa Tanjung Padang dan menggagalkan rencana Sosialisasi
PT RAPP di Tanjung Padang. Rencananya, secara bersamaan dengan

dikeluarkan “izin” dan fasilitasi dari Kepala Desa Tanjung Padang
tersebut, kemudian alat berat PT RAPP masuk ke Pulau Padang.
43

D. Petani Melawan: Resistensi Berujung Korban

Setelah Bupati Meranti Irwan Nasir bersurat kepada Camat
Merbau 10 Desember 2010 sebagai tanda persetujuan dan siap

43 Diskusi dengan Yahya, di Lukit, Pulau Padang.