Page 173 - Mereka yang dikalahkan Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 173
Mereka yang Dikalahkan 147
6. Terkait dengan perizinan, kontroversi mengenai keabsahan
syarat pemberian izin dan ada situasi tumpang tindih peraturan
perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum soal perizinan. 65
Dari dasar temuan di lapangan sebagaimana tersebut di atas, Tim
Mediasi kemudian membuat alternatif pilihan-pilihan rekomendasi
penyelesaian sebagai berikut:
1. Solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan
No. 327/Menhut-II/2009 dengan mengeluarkan seluruh blok
Pulau Padang dari area konsesi. Jika solusi ini dipilih maka:
a. Review independen perizinan dan Pelaksanaan Perizinan
(Melibatkan Biro Hukum Kemenhut, Dirjen BUK, NGO);
b. Review kerentanan dampak lingkungan terhadap Pulau
Padang yang dilakukan tim independen (Ahli, LSM,
Masyarakat);
c. Menyiapkan langkah antisipasi terhadap konsekuensi
hukum antara lain gugatan perdata dan gugatan PTUN;
d. Menegosiasikan ganti rugi kepada pemegang perizinan.
2. Solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan
No. 327/Menhut-II/2009 dengan mengurangi luasan IUPHHK-
HTI blok Pulau Padang. Sementara jika solusi kedua yang
diambil:
a. Review independen perizinan dan Pelaksanaan Perizinan
(Melibatkan Bagian Hukum Dephut, Dirjen BUK, NGO);
b. Melanjutkan mediasi dengan masyarakat. 66
65 Selain ulasan Tim Mediasi, lihat juga Surat JKPP kepada Menteri
Kehutanan yang memprotes pilihan kebijakan yang diambil. https://
www.lapor.go.id/home/download/ lampiran/808
66 Selengkapnya lihat Andiko, dkk. “Laporan Tim Mediasi Penyelesaian
Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang
