Page 181 - Mereka yang dikalahkan Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 181

Mereka yang Dikalahkan  155


              memilih jalur kompromi untuk setuju dengan tawaran kementerian.
              Persoalannya, bagi beberapa pihak, tuntutan mencabut izin RAPP di
              Pulau Padang adalah mutlak, dan Kementerian Kehutanan dianggap
              mengulur-ulur waktu dan tidak memiliki niat untuk menyelesaikan,
              padahal  semua warga  menolak  RAPP di  Pulau  Padang, demikian
              penjelesan M Riduan secara resmi yang disampaikan kepada beberapa
              media pada awal tahun 2012. Bagi pihak-pihak yang menerima, ada
              banyak  isu  beredar,  sebagian warga  telah dijanjikan  sesuatu oleh
              RAPP,  di  sisi lain bisa  dilihat juga  warga lelah berjuang, namun

              hasilnya  tidak  sebanding dengan  pengorbanan  yang dilakukan.
              Tampak dengan jelas mulai ada perpecahan di tubuh warga sendiri. 4
                  Februari  2012, Kementerian Kehutanan membentuk  Tim
              Sembilan yang bertugas melaksanakan tata batas di Pulau Padang.
              Pelaksanaan  tata batas  dilakukan Februari-Mei 2012. Mekanisme

              itu  diambil  sebagai langkah  solusi  dari  Kementerian Kehutanan
              untuk mengatasi  konflik  lahan  di  Pulau Padang. Namun,  Tim
              Sembilan ditolak oleh  sebagian warga.  Terdapat  13 desa dan  satu
              kelurahan,  masing-masing  ada  yang ikut menyetujui  maupun
              menolak kehadiran PT RAPP di Pulau Padang, menyetujui berarti
              ikut mengontrol penataan batas, menolak berarti sebaliknya. Yang
              menyetujui kemudian menandatangani berita acara dengan dibubuhi
              materai. Ada  sebelas  tanda  tangan perwakilan  masyarakat,  di
              antaranya adalah Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat

              Pulau Padang (FKMPPP)  dan  Ketua  STR Kabupaten  Kepulauan
              Meranti.  Namun  faktanya,  dari  semua  kepala desa disebut oleh
              RAPP setuju, ternyata hanya dihadiri oleh dua kepala desa.  Strategi
                                                                   5


              4   “Konflik Sosial: Warga Akhiri Sengketa Degan RAPP”, http://kabar24.
                  bisnis.com/read/20130511/78/13387/konflik-sosial-warga-akhiri
                  sengketa -degan-rapp
              5   Penjelasan  Intsiawati Ayus atas surat kunjungan reses Anggota DPR
                  RI ke  Pulau Padang,  lihat  selengkapnya:  https://www.youtube.com/
                  watch?v=-YV4M9SUafY
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186