Page 188 - Mereka yang dikalahkan Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

162 M. Nazir Salim

Sepanjang keberadaan peserta aksi di Tebet, banyak pihak
berupaya untuk menggagalkannya, termsuk dari STN sendiri yang
mendampingi. Tentu saja karena aksi bakar diri bukan menjadi
bagian dari metode STN. Ketika aksi mogok makan dan jahit mulut
dilakukan di Jakarta, STN mendukung penuh kegiatan tersebut,
namun untuk aksi bakar diri STN tidak mendukung, namun tidak
bisa melarang rencana mereka. Kalau akhirnya mereka batal bakar
diri di depan istana bukan karena mereka berubah pikiran, tetapi
karena mereka tidak bisa keluar dari rumah persembunyian, sebab

polisi 24 jam mengintai mereka, sampai akhirnya kesempatan itu
tidak pernah bisa dilaksanakan. Tentu keputusan pembatalan itu
dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk banyaknya
pihak yang memberikan saran untuk mundur. Pertimbangan lain
juga jika gagal dan mereka tertangkap akan jauh lebih sulit untuk
kembali melanjutkan perjuangannya di Pulau Padang. Apalagi
sejak kedatangan mereka 4 Juli 2012, polisi terus mengintai secara

bergantian. Artinya resiko kegagalan untuk melanjutkan aksi sangat
besar. Di sisi lain, pihak kementerian menjanjikan akan melakukan
revisi luasan konsesi RAPP di Pulau Padang dan meminta warga
untuk mengurungkan niatnya melakukan aksi ekstrim membakar
diri.

2. Revisi Konsesi Blok Pulau Padang

Setelah lebih dari satu tahun rekomendasi dikeluarkan oleh Tim
Mediasi Pulau Padang, akhirnya Menhut mengeluarkan keputusan
baru dengan basis rekomendasi kedua, yakni opsi mengurangi
luasan PT RAPP di Pulau Padang. Akan tetapi Menhut tidak
sepenuhnya memanfaatkan rekomendasi Tim Mediasi, karena tidak
menjalankan saran dari tim secara utuh. Pilihan jatuh pada upaya

merevisi SK No. 327 dengan mengeluarkan SK No. 180/Menhut-
II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian