Page 38 - Mereka yang dikalahkan Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 38
12 M. Nazir Salim
di Kabupaten Meranti, saat ini luasannya menjadi kecamatan
keempat dengan prosentase (11.74%). Artinya, secara resmi konsesi
29
RAPP sudah dikeluarkan dari wilayah adminitrasi pemerintahan
Kecamatan Merbau di Pulau Padang. Keberadaannya tidak lagi
menjadi bagian administratif dari Kabupaten Kepulauan Meranti.
Terkait persoalan di atas, kajian ini ingin melihat tema besar
persoalan Pulau Padang dalam kerangka perampasan lahan atau
land grabbing. Dari persoalan perampasan lahan kemudian mencoba
untuk fokus pada resistensi yang ditunjukkan oleh masyarakat
sebagai respons dari aktivitas perampasan lahan, termasuk proses-
proses politik, akses, respons, dan eksklusi di Pulau Padang
dengan perspektif dari bawah, lewat pandangan orang-orang yang
dikalahkan oleh korporasi dan negara.
Studi akuisisi lahan skala luas (primitive accumulation,
accumulation by dispossession, dan land grabbing) mulai muncul
diberbagai belahan dunia dan Afrika menjadi lokus kajian paling
banyak dilakukan oleh para peneliti. Penulis mencoba mendekati
persoalan resistensi dan perampasan tanah di Pulau Padang dengan
melihat pada aspek proses, pola/modus, dan dampak. Beberapa
peneliti cenderung melihat respons masyarakat terdampak akibat
perampasan tanah, misalnya Natalie Mamonova melakukan
studinya di Ukraina yang cukup menarik tentang “bentuk-bentuk
reaksi politik petani (from bellow) akibat land grabbing” yang
menempatkan petani tidak pada posisi tunggal dalam menyikapi
akuisisi lahan, bahkan pada wilayah yang tidak menggantungkan
pada lahan secara mutlak ditemukan sikap yang berbeda. Di antara
mereka membuat strategi adaptif dan kompromi dalam melakukan
perlawanannya, sekalipun secara jernih ia melihat dampak lain
29 Statistik Daerah Kecamatan Merbau 2015, BPS Kab. Kepulauan Meranti,
2015.
