Page 93 - Mereka yang dikalahkan Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 93
Mereka yang Dikalahkan 67
Kajian berikut dari Fitra dan Walhi menyoroti potensi kerugian
negara akibat dari perolehan dari hasil hutan Riau yang dianggap
tidak sesuai. Hal itu dilakukan akibat banyak elite politik di Riau yang
tersangkut korupsi akibat perizinan dan pengelolaan hasil hutannya.
KPK telah menangkap beberapa pimpinan daerah mulai dari anggota
dewan, bupati, gubernur, dan pelaku usaha. Hal itu membuat Fitra
dan sejawatnya membuat analisis perbandingan dan perhitungan
yang seharusnya diterima dan realisasi yang telah diterima. Potensi
kerugiannya cukup besar dan hal ini terkait dengan politik lokal
yang ditengarai sangat berbau korupsi. Dari tabel di bawah, Fitra,
Jikalahari, dan ICW mensinyalir ada selisih yang cukup besar dan
berpotensi merugikan negara sekitar 116,1 milyar dari keseluruhan
total yang seharusnya didapatkan masing-masing kabupaten per
tahunnya, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.
35
Tabel 14. Realisasi PSDH se Riau: Seharusnya Vs Realisasi
yang Diterima
Perhitungan
No Daerah (Seharusnya Realisasi Selisih
PSDH
Diterima)
1 Bagian Provinsi 160,890,206,398 110,510,584,141 50,379,622,257
2 Kab. Bengkalis 78,889,080,800 109,134,648,004 (30,245,567,204)
3 Kab. Inhil 96,195,011,393 162,973,824,506 (66,778,813,113)
4 Kab. Rohul 32,747,093,502 35,337,002,520 (2,589,909,018)
5 Kab. Siak 60,554,925,369 39,348,603,290 21,206,322,079
6 Kab. Pelalawan 116,682,969,828 62,594,239,902 54,088,729,926
7 Kab. Kampar 34,727,633,443 27,060,507,075 7,667,126,368
8 Kab. Inhu 37,523,543,297 29,821,711,258 7,701,832,039
9 Kab. Rohil 34,651,435,497 26,120,648,307 8,530,787,190
10 Kab. Meranti 64,600,578,619 32,946,043,989 31,654,534,630
35 Untuk melihat perhitungan detail dan rumusannya silahkan lihat
penjalasan dan detail angkanya di lampiran, Triono Hadi dan Tarmidzi,
Op.Cit., hlm. 30-38, Walhi Riau, “Korupsi Subur.... Op.Cit.