Page 2 - Bersatu kita Teguh bercerai kita runtuh
P. 2

Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020
                                                                 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

                                                                 Nasional (RPJMN) 2020-2024, Moderasi Beragama
                                                                 telah secara resmi TERTULIS sebagai salah satu

                                                          0      Program Prioritas (PP) Negara. Perpres tersebut
                                                                 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia
                                                          1      Joko Widodo pada 17 Januari 2020, dan telah

                                                                 diundangkan pada tanggal 20 Januari 2020.

                                                                 Dalam 5 tahun ke depan, Moderasi Beragama akan

                                                                 menjadi salah satu Arah Kebijakan Negara untuk
                                                                 mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni
                                                          0      sosial. Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari

                                                          2      revolusi       mental        dalam       rangka        mewujudkan
                                                                 pembangunan sumber daya manusia, sesuai

                                                                 arahan Presiden.

                                                                 Kementerian Agama diberi amanah sebagai

                                                                 Instansi Pelaksana untuk menyusun kerangka
                                                          0      dan strategi implementasi Moderasi Beragama,

                                                          3      yang dapat diterapkan di Kemenag maupun di

                                                                 Kementerian dan Lembaga lain

                                                                  Untuk       mengkoordinir             tugas       itulah      penting
                                                                                0
                                                           0      dibentuk segera Pokja Implementasi Moderasi
                                                                                2
                                                           4      Beragama            di    tingkat       Kementerian           Agama,
                                                                  dengan payung hukumnya berupa Keputusan

                                                                  Menteri         Agama          (KMA)        tentang         Pedoman
                                                                  Penyelenggaraan Moderasi Beragama.
   1   2   3   4   5   6   7