Page 32 - PengelolaanAsetKSPN
P. 32
Hibah PNBP
Pengalihan kepemilikan barang dari Penerimaan Negara Bukan
Pemerintah Pusat kepada Pajak
Pemerintah Daerah atau kepada Bentuk pendapatan negara di
pihak lain tanpa memperolah Indonesia yang tidak bersumber
penggantian. dari pajak. PNBP merupakan salah
satu unsur yang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara,
Pemda selain penerimaan perpajakan dan
Pemerintah Daerah penerimaan hibah.
Kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah SPSE
yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi Sistem Pengadaan Secara
kewenangan daerah otonom. Elektronik
Sistem pengadaan yang
dikembangkan oleh Pusat
KAK Pengembangan Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas
Kerangka Acuan Kerja
Gambaran umum dan penjelasan
mengenai kegiatan yang akan Alih Status
dilaksanakan sesuai dengan tugas Pemindahtanganan BMN yang
dan fungsi Kementerian dialihkan status penggunaannya
Negara/Lembaga. dari Pengguna Barang kepada
Pengguna Barang lainnya untuk
RAB penyelenggaraan tugas dan fungsi
yang dilakukan antar Pengguna
Rencana Anggaran Biaya Barang setelah permohonan dari
Perhitungan banyaknya biaya yang Pengguna Barang lama dan
diperlukan untuk bahan, alat, dan disetujui oleh Pengelola Barang.
upah, serta biaya-biaya lain yang
berhubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan. Pengguna Barang
Pejabat pemegang kewenangan
Pengelola Barang penggunaan BMN/D.
Pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan Pemindahtanganan
kebijakan dan pedoman serta
melakukan pengelolaan BMN/D. Pengalihan kepemilikan barang milik
negara/daerah.
32
