Page 44 - E-Modul Eva Silfiyah Oke_Neat

melegalkannya karena bisa memberikan hasil panen 2-3 kali lipat dari tanaman

kapas biasa. Kementan saat itu bersandar pada Undang-Undang Nomor 12/1992
tentang Sistem Budidaya Tanaman. Aturan tersebut tidak mengharuskan adanya

analisis mengenai dampak lingkungan terhadap tanaman transgenik. Pandangan

berbeda datang dari Kementrian Lingkungan Hidup (LH) yang justru

mengharuskan analisis dampak lingkungan untuk tanaman hasil rekayasa
genetika itu. Kementrian LH melihat bahaya kapas transgenik itu berpotensi

menganggu keseimbangan lingkungan. Perbedaan aturan hukum dari dua

kementrian itu jelas-jelas mewakili dua pandangan berbeda terhadap

pengembangan hasil rekayasa genetika. Oleh karena itu, lanjut Khudori,
Permentan tersebut hendaknya ikut tercermin dalam aturan-aturan hukum dari

Kementrian manapun.

36