Page 59 - PameranArsipVirtual

Putusan MK menyatakan syarat domisili di Provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD
merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.
Dengan Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10 Tahun 2008 secara eksplisit tidak mencatumkannya, MK
dalam amar putusannya menyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai memuat
syarat domisili di provinsi dan memiliki kekuatan berlaku sepanjang dimaknai memuat syarat
domisili di provinsi, tanggal 1 Juli 2008 (Sumber: Mahkamah Konstitusi)

Putusan MK menyatakan perlakuan berbeda terhadap parpol yang tidak lolos electoral threshold
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga Pasal 316 huruf d UU No.10 Tahun
2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945 dan
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tanggal 10 Juli 2008
(Sumber: Mahkamah Konstitusi)

52
mkri.id