Page 30 - E-Modul Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Kelas XI
P. 30

Langkah 1:

                      Pahami kasus transaksi di bawah ini dan lakukan pembukuan akuntansi !
                      Kasus 1 (pembukuan tunggal):

                         Pada 5 Mei 2020, Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya menerima

                         pembayaran retribusi parkir sebesar Rp 156.430.000,-. Kemudian, pada 17
                         Mei 2020, Dinas Perhubungan membeli seperangkat komputer sebanyak 10

                         unit dengan harga total Rp 70.000.000,-. Pembelian dilakukan secara tunai.
                      Kasus 2 (pembukuan berpasangan):

                         Pada 3 Juni 2020, Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya membeli

                         alat  tulis  kantor  sebesar  Rp  1.750.000,-  dengan  mekanisme  UP  (Uang
                         Persediaan) tanpa pengisian kembali.


                      Langkah 2:

                      Sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  akuntansi  pemerintah  di

                      Indonesia menerapkan sistem pembukuan berpasangan (double entry). Mengapa
                      demikian  ?  Cari  tahu  alasannya  dari  berbagai  sumber  atau  dapat  melakukan

                      diskusi  bersama  teman-teman  dengan  bimbingan  guru.  Kemudian  catat  hasil
                      diskusi di buku tugas !

                      Langkah 3:
                      Jika sudah selesai, kumpulkan hasil pekerjaan kepada guru untuk dinilai !



                                                Semangat mengerjakan !!!



                                                              ?
                                    Tahukah Anda

                              Pada  awalnya,  pemerintah  Indonesia  menggunakan  single  entry
                        sebagai dasar pencatatan pembukuan, karena lebih mudah dan praktis.

                        Namun, pemerintah beralih ke double entry karena tututan adanya Good
                        Public  Governance,  karena  dengan  sistem  ini  laporan  keuangan  yang

                        dihasilkan akan lebih lengkap dan auditable (mudah diperiksa).

                              Good Public Governance adalah sistem atau aturan perilaku terkait
                        dengan  pengelolaa  wewenang  oleh  para  penyelenggara  negara  dalam

                        menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel.




                   18     MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35