Page 149 - PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH
P. 149
Desa dalam setiap tahapannya, dari perencanaan, pelaksanaan anggaran,
pertanggungjawaban, dan hasil pemeriksaan, dengan memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
“Bagaimana jika dalam pengelolaan keuangan desa tidak
adanya transparasi ?”
Apabila tidak adanya transparansi, maka akan timbul adanya
aliran dana tertentu (non budgeter) atau dana yang tidak masuk dalam
anggaran, yang hanya diketahui oleh segelintir orang, merahasikan
informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana-dana desa. Hal
tersebut akan menimbulkan terjadinya penyelewengan dana oleh
oknum aparat yang berakibat fatal bagi masyarakat desa maupun
aparat yang bersangkutan.
Buka link berikut ini:
b. Akuntabel
Asas akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan, artinya setiap
tindakan atau kinerja pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau yang berwenang untuk meminta
keterangan pertanggungjawaban.
Kepala Desa dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan
melaporkan APBDesa secara tertib, baik kepada masyarakat maupun kepada
jajaran pemerintah diatasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Partisipatif
Asas partisipatif adalah pemerintahan desa mengikutsertakan
keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam setiap
kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa.
MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI 137
