Page 30 - PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH
P. 30
Kasus 1 (pembukuan tunggal):
Pada 5 Mei 2020, Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya
menerima pembayaran retribusi parkir sebesar Rp 156.430.000,-.
Kemudian, pada 17 Mei 2020, Dinas Perhubungan membeli seperangkat
komputer sebanyak 10 unit dengan harga total Rp 70.000.000,-Pembelian
dilakukan secara tunai.
Kasus 2 (pembukuan berpasangan):
Pada 3 Juni 2020, Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya membeli
alat tulis kantor sebesar Rp 1.750.000,- dengan mekanisme UP (Uang
Persediaan) tanpa pengisian kembali.
Langkah 2:
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akuntansi pemerintah di
Indonesia menerapkan sistem pembukuan berpasangan (double entry).
Mengapa demikian ? Cari tahu alasannya dari berbagai sumber atau dapat
melakukan diskusi bersama teman-temandengan bimbingan guru. Kemudian
catat hasil diskusi di buku tugas !
Langkah 3:
Jika sudah selesai, kumpulkan hasil pekerjaan kepada guru untuk dinilai !
Semangat mengerjakan !!!
Tahukah Kamu ?
Pada awalnya, pemerintah Indonesia menggunakan single entry
sebagai dasar pencatatan pembukuan, karena lebih mudah dan praktis.
Namun, pemerintah beralih ke double entry karena tututan adanya Good
Public Governance, karena dengan sistem ini laporan keuangan yang
dihasilkan akan lebih lengkap dan auditable (mudah diperiksa).
Good Public Governance adalah sistem atau aturan perilaku terkait
dengan pengelolaa wewenang oleh para penyelenggara negara dalam
menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel.
18 MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI
