Page 306 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 289 -

(a) Klasifikasi Rincian Output (KRO), yakni kumpulan atas RO
yang disusun dengan mengelompokkan atau
mengklasifikasikan muatan Keluaran (output) Kegiatan
yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/ bidang/jenis
tertentu secara sistematis. KRO memiliki karakteristik
antara lain:
i. nomenklatur KRO berupa barang atau jasa;
ii. KRO merupakan pengelompokan atau klasifikasi RO
yang sejenis;
iii. KRO bukan merupakan output riil yang
menggambarkan pencapaian Sasaran Kegiatan secara
langsung;
iv. KRO bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh
banyak bahkan semua Kementerian/Lembaga;
v. KRO mempunyai satuan tertentu;
vi. KRO bersifat standar dan tertutup sehingga
perubahan atas nomenklatur maupun satuan KRO
yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan dari Kementerian
Perencanaan dan Kementerian Keuangan; dan
vii. KRO bersifat comparable dimana output, satuan
alokasi anggaran antar masing-masing KRO dapat
diperbandingkan satu dengan lainnya.
(b) Rincian Output (RO), yakni Keluaran (output) Kegiatan riil
yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja
Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau
lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan
fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian
Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. RO memiliki
karakteristik antara lain:
i. nomenklatur RO berupa barang dan jasa;
ii. nomenklatur RO menggambarkan fokus tertentu
suatu Kegiatan;
iii. RO merupakan output riil yang menggambarkan
pencapaian sasaran Kegiatan unit kerja pelaksana
secara langsung;
iv. RO bersifat sangat spesifik sehingga mencerminkan
tugas dan fungsi unit kerja yang menghasilkannya;
v. satuan pada RO sama dengan satuan pada KRO; dan
vi. RO bersifat terbuka dimana Kementerian/Lembaga
dapat menyusun dan mengubah nomenklatur RO
secara mandiri kecuali untuk rumusan RO yang telah
dilakukan standardisasi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara.

(2) Perumusan KRO
(a) Identifikasi KRO Kementerian/Lembaga melakukan
identifikasi KRO berdasarkan klasifikasi prioritas atau
reguler. KRO prioritas hanya memuat RO yang bersifat
prioritas. Nomenklatur KRO ditetapkan dalam kebijakan
perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
dengan ketentuan:
i. memerhatikan karakteristik khusus pada masing-
masing bidang/sektor/tema Program yang diampu
oleh Kementerian/Lembaga;