Page 323 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 306 -

Gambar II.10
Penyusunan Pagu Indikatif

Kementerian Kemen

Presiden /Lembaga Kemenkeu PPN/Bappenas

1. Melakukan evaluasi 1. Mengevaluasi
pelaksanaan Program
kebijakan dalam
1. Menggulirkan APBN tahun dan Kegiatan tahun
sebelumnya dan
prakiraan Maju sebelumnya dan tahun berjalan.
Tahun I. tahun berjalan;
2. Memuktahirkan 2. Melakukan monev 2. Menyusun usulan
tema, sasaran, arah
Angka Dasar dan spending review kebijakan, dan
berdasarkan: atas RKA-KL dan prioritas
• Kebijakan tahun DIPA tahun lalu dan pembangunan
Arah Kebijakan berjalan; tahun berjalan. tahunan yang
dan Prioritas 3. Menyusun Resource direncanakan untuk
Pembangunan • Evaluasi Kinerja Envelope hasil Presiden.
tahunan yang tahun sinergi lintas Eselon
direncanakan sebelumnya;
• Proyeksi asumsi
dasar ekonomi
makro 4. Bersama sama:
3. Menyusun a. Menelaah usulan
Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/Keluaran (output) baru
Keluaran (output) dari K/L.
baru. b. Menyusun alokasi anggaran sesuai dengan
tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas
pembangunan tahunan yang direncanakan.

2) Pagu Anggaran K/L
Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran K/L
adalah sebagai berikut:
a) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja-K/L
Dalam menyusun Renja-K/L, Kementerian/Lembaga
berpedoman pada surat mengenai Pagu Indikatif dan hasil
kesepakatan trilateral meeting. Renja-K/L dimaksud disusun
dengan pendekatan berbasis Kinerja, KPJM, dan Penganggaran
Terpadu yang memuat:
(1) kebijakan;
(2) program; dan
(3) kegiatan.
b) Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting)
Sejalan dengan penerapan Program yang dapat bersifat lintas
Kementerian/Lembaga, proses pemberian persetujuan atas draft
Renja-K/L yang sebelumnya dilakukan dalam pertemuan 3 (tiga)
pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian
PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, dapat melibatkan
Kementerian/Lembaga lainnya yang juga mengusulkan
Kegiatan/Keluaran dalam Program lintas yang sama. Pertemuan
tersebut dilakukan setelah ditetapkannya Pagu Indikatif sampai
dengan sebelum penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran.
Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan:
(1) Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara
Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, dan
Kementerian Keuangan, terkait dengan pencapaian sasaran
prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan
dalam RKP;