Page 339 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 322 -

ii. Menggunakan persentase/porsi sebesar 96%;
iii. Memperhatikan tanggal closing date original loan atau
yang telah diperpanjang (extension loan);
iv. Memperhatikan kategori dan persentase/porsi jika
telah dilakukan perubahan oleh lender
(amandemenloan); dan
v. Mengalokasikan dana PHLN sesuai sisa pagu
pinjaman.
(b) Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/L yang salah:
i. Menggunakan kategori Domestic Program;
ii. Menggunakan persentase/porsi sebesar 96%;
iii. Tanggal Closing date terlampaui; dan/atau
iv. Mengalokasikan dana PHLN melebihi sisa pagu
pinjaman.
i) Standar Biaya
Pembiayaan Keluaran (output) kegiatan yang bersumber dari
PHLN mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai
standar biaya.
j) Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN
Untuk menghindari terjadinya overdrawn/kelebihan penarikan
pada satu kategori, Kementerian/Lembaga menyelenggarakan
pengadministrasian PHLN salah satunya berupa Kartu
Pengawasan Alokasi Pagu PHLN. Pengalokasian dana PHLN
untuk masing-masing kategori harus memperhatikan sisa pagu
per kategori berdasarkan data pada kartu pengawasan tersebut
atau data sisa pagu perkategori dari lender/donor.
7) Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman Dalam
Negeri (PDN)
Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari
PDN mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai tata cara
pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah.
Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L untuk kegiatan yang
bersumber dari PDN yang digunakan untuk kegiatan tertentu
Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:
a) Kementerian/Lembaga menyusun RKA-K/L rencana kegiatan
yang dapat dibiayai dari PDN dengan berpedoman pada daftar
prioritas kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN;
b) Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah
nomenklatur hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak
(trilateral meeting)/pertemuan para pihak (multilateral meeting)
yang terkait dengan Program lintas;
c) Mencantumkan akun belanja sesuai dengan ketentuan bagan
akun standar;
d) Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN yaitu
sumber dana berupa pinjaman dalam negeri;
e) Mencantumkan kode register PDN sesuai dengan kode register
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
f) Dokumen pelengkap RKA-K/L-nya adalah sebagai berikut:
(1) Naskah Perjanjian Penerusan PDN, yang ditandatangani oleh
Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima
Penerusan PDN.
(2) Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut memuat paling
sedikit:
(a) Jumlah pinjaman;