Page 465 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 448-

b. Format DIPA Induk dan DIPA Petikan
Tabel VII.1
1) Lembar Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA) Induk
Lembar Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA) Induk

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN YYYY DIGITAL STAMP
NOM OR : DIPA - aaa.bb-c/AG/2XXX

A. DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor:….. Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :
1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (xxx) Nama K/L
:
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 (angka dan huruf)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER)
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara
Umum Negara.
4. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan
5. (otentifikasi).
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
6. Tanggung jaw ab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX atau sejak DIPA Induk diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2XXX.
xxxxxxxx, DD-MM-YYYY
a.n. M enteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran,

AAAAAAAAAAAA
NIP.