Page 588 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 547 -

G. PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

1. Tata Cara Penyusunan DIPA BUN
Pengertian DIPA BUN
DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun
oleh KPA BUN dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pagu
dalam DIPA BUN merupakan batas pengeluaran tertinggi yang
tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat
dipertanggungjawabkan.
DIPA BUN memuat rincian penggunaan anggaran yang
bersumber dari BA BUN yang dikelola Menteri Keuangan selaku
PA BUN (BA 999) yang terdiri atas:
1) DIPA Pengelola Utang Pemerintah adalah DIPA yang memuat
rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk
keperluan pengelolaan utang pemerintah yang alokasi
anggarannya bersumber dari pengelolaan utang pemerintah
(999.01);
2) DIPA Pengelola Hibah adalah DIPA yang memuat rencana
kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan
belanja hibah yang alokasi anggarannya bersumber dari
pengelolaan Hibah (999.02);
3) DIPA Pengelola Investasi Pemerintah adalah DIPA yang
memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran
untuk keperluan pembiayaan Investasi Pemerintah yang
alokasi anggarannya bersumber dari pengelolaan Investasi
Pemerintah (999.03). DIPA Pengelola Investasi Pemerintah
antara lain terdiri DIPA untuk:
a) PMN;
b) Dana Bergulir;
c) Kewajiban Penjaminan;
d) Investasi Pemerintah; dan
e) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.
4) DIPA Pengelola Pemberian Pinjaman adalah DIPA yang
memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran
untuk keperluan pembiayaan Penerusan Pinjaman baik
dalam negeri maupun luar negeri, yang bersumber dari
pengelolaan Pemberian Pinjaman (999.04). DIPA Pengelola
Pemberian Pinjaman antara lain terdiri untuk:
a) Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD; dan
b) Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
(5) DIPA Pengelola Transfer ke Daerah, adalah DIPA yang
memuat rencana kerja dan rincian penggunaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana
Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Dana Desa, dan Insentif Fiskal, yang diserahkan
kepada Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Transfer ke
Daerah (999.05). DIPA Transfer ke Daerah, terdiri atas:
a) Dana Bagi Hasil
b) Dana Alokasi Umum
c) Dana Alokasi Khusus
(1) DAK Fisik
(2) DAK Non Fisik
(3) Hibah Kepada Daerah
d) Dana Otonomi Khusus