Page 91 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 77 -

j. dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan
sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak
disetujui, maka:
1. Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya
menyampaikan surat penolakan ke PPA BUN
pengusul/Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
2. Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya atas
nama Menteri Keuangan menyampaikan
surat penolakan ke PPA BUN
pengusul/Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana; atau
3. Menteri Keuangan menyampaikan surat
penolakan usulan ke PPA BUN
pengusul/Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
k. dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan
sebagaimana dimaksud pada huruf g disetujui
namun alokasi anggarannya kurang/belum
tersedia maka terlebih dahulu dilakukan
pergeseran dalam sub BA BUN Belanja Lainnya;
l. dalam rangka pergeseran sub BA BUN Belanja
Lainnya sebagaimana dimaksud huruf k, Direktur
Jenderal Anggaran mengajukan kepada Menteri
Keuangan berupa:
1. izin penggunaan anggaran sub BA BUN
Belanja Lainnya;
2. izin pergeseran dalam sub BA BUN Belanja
Lainnya; dan
3. izin pergeseran dari sub BA BUN Belanja
Lainnya ke subbagian anggaran BUN yang
lainnya;
m. berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud huruf l angka 2, Direktur
Jenderal Anggaran menetapkan revisi surat
Menteri Keuangan terkait alokasi anggaran sub BA
BUN Belanja Lainnya atas nama Menteri
Keuangan;
n. dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan
sebagaimana dimaksud pada huruf g disetujui dan
alokasi anggarannya sudah tersedia maka
Direktur Jenderal Anggaran mengajukan kepada
Menteri Keuangan berupa:
1. izin penggunaan anggaran sub BA BUN
Belanja Lainnya; dan
2. izin pergeseran dari subbagian anggaran BUN
Belanja Lainnya ke subbagian anggaran BUN
yang lainnya;
o. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada huruf g, dokumen yang
dilampirkan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dan huruf h, serta surat Menteri Keuangan terkait
alokasi anggaran, Direktur Anggaran Bidang
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan
BA BUN atas nama Direktur Jenderal Anggaran