Page 35 - E-modul Sosiologi Untuk Kelas XI
P. 35

Modul Sosiologi kelas XI KD 3.5 dan 4.5

            Upaya Mengatasi Konflik dan


                             Disintegrasi Sosial






        Setalah kita mempelajari mengenai disintegrasi sosial, kita mengetahui bahwa

   dampak  terburuk  dari  diintegrasi  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  adalah
   konflik. Kita sebagai warga masyarakat yang beradab tentu akan terus berusaha

   untuk melakukan upaya memperbaiki konflik agar kehidupan masyarakat menuju
   arah yang lebih baik lagi. Berikut akan dijelaskan beberapa upaya yang dilakukan

   masyarakat untuk mengatasi konflik.
   1. Perdamaian

           Upaya  menangani  konflik  ini  merupakan  tanggung  jawab  bersama  baik  oleh
   pemerintah  maupun  masyarakat.  Pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan
   Pemerintah  (PP)  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No  7

   Tahun  2012  tentang  penanganan  Konflik  Sosial  Peraturan  Pemerintah  tersebut
   mengatur  bahwa  pemulihan  pascakonflik  menjadi  kewajiban  pemerintah  dan

   pemerintah daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai
   dengan  kewenangannya  Pemulihan  pascakonflik  tersebut  meliputi  rekonsiliası,
   rehabilitasi,  dan  rekontruksi.  Pemulihan  pascakonflik  betujuan  membangun

   masyarakat  Indonesia  yang  cinta  damai.  Karena  itu,  pembangunan  ke  arah
   perdamaian  harus  diupayakan  dengan  serius  untuk  mengatasi  sumber-sumber

   konflik dan akar-akar kekerasan di masyarakat.













                                                                         Sumber: pngtree
                                                 Gambar 12: Perdamaian dunia
   2. Rehabilitasi
       Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani konflik adalah rahabilitasi. Rehabilitasi adalah
   suatu  upaya  atau  proses  yang  dilakukan  untuk  refungsionalisasi  dan  pengembangan  hidup
   seseorang ataupun kelompok yang sebelumnya mengalami suatu hal seperti konflik, peperangan
   dan masalah sosial lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2012
   tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  Pasal  38  menyatakan  pemerintah  dan  pemerintah  daerah

   melaksanakan rehabilitasi sesuai tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Rehabilitasi ditujukan
   pada  daerah  pascakonflik  dan  di  daerah  terkena  dampak  konflik.  Beberapa  hal  yang  dapat
   dilakukan  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  rehabilitasi  yaitu  seperti  pemulihan  psikologis
   korban konflik dan perlindungan kelompok rentan dan pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya,
   keamanan dan ketertiban pasca konflik.

                                                                                                                28
             @2024, Universitas Negeri Padang, Pendidikan Sosiologi
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40