Page 20 - Orange Green and Beige Color Blocks Franchise CPG Professional Cover Page

Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban

sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses
pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat.
a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.

Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan
partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum
harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada
masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan
menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

b. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam
penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan).

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.

d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya
penegakan hak dan kewajiban warga negara.
e. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui

lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan
keagamaan dan kursus-kursus).
f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar

mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran
kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan

denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat pakir yang ditentukan.
a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran
terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak

pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana
terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran
peraturan lalu lintas.
b. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan
gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasuskasus korupsi dan
penyalahgunaan keuangan negara.
d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban warga negara.

14