Page 106 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

b) Untuk jangka waktu 12 bulan sebesar Rp. 189.000,- (seratus
delapan puluh sembilan ribu rupiah); atau
c) Untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar Rp. 108.000,- (seratus
delapan ribu rupiah).
b. Pembayaran iuran program JKK dan JKM untuk perlindungan selama
bekerja dan setelah bekerja bagi PMI Perseorangan dilakukan sekaligus
sesuai jangka waktu perjanjian kerja sebagai berikut:
i. Untuk jangka waktu 24 bulan sebesar Rp. 332.500,- (tiga ratus tiga puluh
dua ribu lima ratus rupiah);
ii. Untuk jangka waktu 12 bulan sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan
puluh sembilan ribu rupiah); atau
iii. Untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar Rp. 108.000,- (seratus
delapan ribu rupiah).
c. Dalam hal perjanjian kerja melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf a nomor ii dan huruf b, permbayaran iuran JKK dan JKM
dikenakan sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan
dan dibayarkan sekaligus sesuai kelebihan jangka waktu perjanjian kerja.
(UU Nomor 18 Tahun 2017)

Tatacara Pembayaran
a. Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi PMI melalui Pelaksana
Penempatan dilakukan dengan ketentuan:
i. Iuran untuk perlindungan sebelum bekerja dibayarkan setelah CPMI
menandatangani perjanjian penempatan; dan
ii. Iuran untuk perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja
dibayarkan paling lambat setelah Calon Pekerja Migran Indonesia
mengikuti orientasi pra pemberangkatan.
b. Pembayaran iuran program JKK dan JKM untuk perlindungan selama
bekerja dan setelah bekerja bagi PMI Perseorangan dibayarkan paling cepat
1 bulan sebelum keberangkatan bekerja ke negara tujuan penempatan.
(UU Nomor 18 Tahun 2017)

7. Kanal Layanan dan Kerjasama
a. Proses pendaftaran, pembayaran iuran dan layanan bagi CPMI dan PMI
dilakukan melalui Sistem Aplikasi dan kanal yang ditetapkan;
b. BPJS Ketenagakerjaan dalam perluasankepesertaan dan peningkatan
pelayanan kepada PMI dapat bekerjasama dengan:
i. Kementerian/Lembaga terkait;
ii. Perwakilan Pemerintah RI/Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI),
atase ketenagakerjaan, institusi jaminan sosial di negara tujuan
penempatan;
iii. Mitra Perbankan dan Non Bank termasuk agensi.
c. Dalam hal kerjasama dengan Mitra Perbankan dan Non Bank termasuk
agensi sebagaimana dimaksud pada huruf b nomor iii, dapat menetapkan
insentif sesuai dengan kesepakatan/perjanjian kerjasama.
(UU Nomor 18 Tahun 2017)

106 Proses Bisnis Kepesertaan | 908