Page 123 - Buku 10

yarakat adalah desa. Desa tidak memiliki kewenangan
mengatur dan mengurus penangkapan ikan maupun
budidaya ikan baik di laut maupun di darat. Namun
pengaturan pemerintah harus mengakui dan memper-
timbangkan hukum adat setempat dan kearifan lokal.
Artinya desa mempunyai hak untuk mengembangkan
bagan ikan atau karamba ikan atau budidaya ikan ber-
skala lokal yang berorientasi pada kepentingan mas-
yarakat atau nelayan setempat, tanpa harus memper-
oleh izin dari pemerintah. Desa dapat juga melakukan
pemberdayaan terhadap kelompok nelayan kecil. Den-
gan demikian, UU ini secara tidak langsung memberi-
kan mandat kepada desa untuk mengatur dan mengurus
perikanan skala lokal, serta dapat menjalankan tugas
pemberdayaan terhadap nelayan kecil.

6. UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
memberikan mandat kepada desa untuk melakukan
pendataan dan pandaftaran fakir miskin. Pasal 31 juga
menegaskan: Pemerintah desa melaksanakan penan-
ganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Ini berarti desa berwenang dan
bertanggung jawab menangani faikir miskin desa sesuai
dengan kewenangan lokal.
7. UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial men-
egaskan: penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pra-
nata Adat dan/atau Pranata difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur
kecamatan dan kelurahan/desa setempat. Posisi desa

122 REGULASI BARU,DESA BARU