Page 185 - Buku 10

telah terjadi hubungan yang konfliktual antara BPD dan
kades. Kades tidak bisa lagi mengutip bantuan pemerintah,
sehingga pendapatan mereka berkurang drastis.
Hubungan konfliktual antara kades dengan BPD itulah
yang menjadi salah satu pengaruh revisi UU No. 22/1999
menjadi UU No. 32/2004. Undang-undang ini berupaya
membangun karakter korporatis dan harmoni dalam sistem
pemerintahan desa. BPD tidak lagi mencerminkan rep-
resentasi rakyat dan kaum marginal, dan juga tidak lagi
menjalankan fungsi check and balances terhadap kepala
desa. Hubungan konfliktual kades-BPD pada masa UU No.
22/1999 berubah menjadi hubungan korporatis-harmoni
pada masa UU No. 32/2004.

Menurut UU Desa, desa bukan sekadar pemerintahan
desa, bukan sekadar pemerintah desa, dan bukan sekadar
kepala desa. Namun kepala desa menempati posisi paling
penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan desa. Ia
memperoleh mandat politik dari rakyat desa melalui sebuah
pemilihan langsung. Karena itu semangat UU No. 6/2014
adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepan-
jangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin
masyarakat. Semua orang berharap kepada kepala desa
bukan sebagai mandor maupun komprador seperti di masa
lalu, sebagai sebagai pemimpin lokal yang mengakar pada
rakyat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan
masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan me-
layani warga.

184 REGULASI BARU,DESA BARU