Page 91 - Bersama Hadapi Bencana
P. 91
Penguatan Aspek Regulasi lembaga dengan jelas, sehingga
mereka dapat berkoordinasi lebih baik
Salah satu penguatan yang terjadi sebagai dalam memberikan peringatan dini dan
adanya kegiatan IDRIP adalah penguatan menjalankan tindakan yang diperlukan.
regulasi untuk MHEWS. Penguatan Misalnya, peran BMKG dalam pemantauan
regulasi penting untuk memberikan gempa dan tsunami, BPBD dalam respons
kejelasan kewenangan tentang misal di lapangan, dan Kemendagri dalam
perintah evakuasi. Dalam situasi kritis, pengelolaan data serta distribusi informasi
siapa yang berwenang menginstruksikan harus terkoordinasi dengan baik agar
kepada masyarakat untuk melakukan sistem peringatan dini berfungsi dengan
evakuasi? atau siapa yang seharusnya lancar.
memencet sirene? Penguatan regulasi
memastikan bahwa keputusan untuk “Kami tidak melewati jalur prolegnas
melaksanakan evakuasi atau langkah- tetapi melalui jalur izin prakarsa,” ungkap
langkah darurat lainnya memiliki dasar Direktorat Peringatan Dini BNPB. Nantinya
hukum yang kuat dan dapat dijalankan akan ada lima jenis ancaman yang diatur
tanpa kebingungan. yakni gempa bumi, tsunami, banjir,
longsor dan gunung berapi. Jangkauan
Untuk menjernihkan peran banyak pihak peraturan ini tidak hanya dari proses
mengenai MHEWS, diperlukan suatu pemantauan tetapi bagaimana BNPB
peraturan yang lebih kuat dari peraturan bisa memampukan masyarakat untuk
kepala badan. Pasalnya MHEWS merespons bila ada peringatan dini.
akan melibatkan banyak Kementerian/
Lembaga. Memang, sebelumnya aturan Penguatan Aspek Pembiayaan –
yang ada mengenai MHEWS adalah Integrasi RPJMD dan Dana Desa
berasal dari Peraturan Badan Nomor 2
tahun 2024 tentang MHEWS. BNPB ingin Salah satu aspek yang perlu dipikirkan
memperkuat menjadi Peraturan Presiden. dengan matang adalah bagaimana
menjaga keberlanjutan program bilamana
Hal ini penting karena MHEWS melibatkan IDRIP tidak berlanjut. Bagaimana dengan
berbagai lembaga pemerintah, seperti program-program kesiapsiagaan yang
BNPB, BPBD, BMKG, dan Kemendagri. telah dijalankan kepada masyarakat?
Penguatan regulasi membantu Bagaimana nasib masyarakat di lokasi
mendefinisikan peran masing-masing rawan bencana yang sebetulnya telah
BERSAMA HADAPI BENCANA
SERIAL BUKU PROYEK PRAKARSA KETANGGUHAN BENCANA INDONESIA (IDRIP) TAHUN 2021-2025 89
PENGUATAN KAPASITAS DAN SOLIDARITAS DALAM MANAJEMEN BENCANA
