Page 133 - Kantor Wilayah DJPB Provinsi DKI Jakarta

C PENYELESAIAN SP2D 1 JAM

Proses penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN), yang merupakan sebagian tugas dan fungsi KPPN
dimulai dengan melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar
(SPM) sampai dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Penerbitan SP2D tersebut yang merupakan salah satu produk layanan unggulan
DJPb sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
187/KMK.01/2010 tentang SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan
memerlukan keseragaman, efektifitas dan efisiensi, serta transparansi dan

akuntabilitas dalam penerbitan SP2D, maka guna memenuhi janji layanan atas
penyelesaian SP2D pada KPPN adalah 1 (satu) jam sejak ADK SPM masuk ke SPAN
sampai dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi sebagai
berikut :

1. Jenis SPM adalah UP/GUP/ TUP/PTUP dan LS Non Gaji;
2. ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 sampai dengan 14.00 waktu
setempat;
3. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi,sebagai contoh pada akhir
tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji ke 13, dan pada saat engajuan
pembayaran THR;
4. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100;
5. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPAN
6. Tidak dalam keadaan force majeur.

Tabel 4.3

98