Page 27 - Merah Jambu Sampul Laporan Kegiatan Tahunan A4 Dokumen
P. 27

D. URAIAN MATERI


                1. Dasar Hukum dan Legal Etik Penanganan Bencana



                           Bencana alam adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari dan seringkali
                   memiliki  dampak  yang  merusak.  Dalam  situasi  seperti  ini,  penting  bagi

                   pemerintah  dan  masyarakat  untuk  memiliki  pemahaman  yang  kuat  tentang
                   dasar  hukum  dan  legal  etik  dalam  penanganan  bencana.  Hukum  adalah

                   kerangka  kerja  yang  mengatur  perilaku  dan  interaksi  antara  individu  dan
                   kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks penanganan bencana, hukum
                   berperan  penting  dalam  mengatur  tanggung  jawab  dan  kewajiban

                   pemerintah,  organisasi,  dan  individu  dalam  menghadapi  dan  merespons
                   bencana.  Hukum  juga  memberikan  landasan  untuk  pengaturan  dan

                   pelaksanaan kebijakan penanganan bencana.


                             Dasar  Hukum  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  perlindungan
                   dan  pemulihan  yang  efektif  bagi  korban  bencana.  Undang-undang  yang
                   berkaitan dengan penanganan bencana meliputi peraturan tentang mitigasi,

                   respons,  dan  pemulihan.  Misalnya,  di  banyak  negara,  ada  undang-undang
                   yang  mengatur  pembentukan  badan  penanggulangan  bencana,  prosedur

                   evakuasi, dan pengelolaan sumber daya dalam situasi darurat. Dasar hukum
                   dan  legal  etik  penanganan  bencana  sangat  penting  dalam  upaya

                   penanggulangan bencana.

                        Dalam konteks hukum, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang

                  mengatur  penanganan  bencana.  Misalnya,  di  Indonesia,  Undang-  Undang
                  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  memberikan
                  kerangka  kerja  yang  jelas  untuk  penanganan  bencana.  Undang-  undang  ini

                  mengatur  tanggung  jawab  pemerintah,  koordinasi  antarlembaga,  dan
                  kewajiban  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana.  Dalam  praktiknya,
                  penanganan  bencana  sering  melibatkan  kerjasama  antara  pemerintah,
                  organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.


















                                                                                                          21



        E-MODUL Bidan Siaga Bencana-Kesehatan Reproduksi
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32