Page 23 - E-MODUL EKONOMI - bag 1
P. 23

Back to Peta Konsep

        E. Mekanisme Penyusunan APBN

                      Penyusunan APBN terdiri dari 3 tahapan, yaitu : tahap 1 pendahuluan, Tahap 2.

               Pengajuan,  pembahasan  dan  penetapan  APBN,  dan  Tahap  3  Pengawasan  APBN.  Tapi,

               gimana sih lebih jelasnya? Silahkan simak penjelasan dibawah ini.


               Tahap 1. Pendahuluan.
                          Di tahap ini, pemerintah harus bisa menentukan arah kebijakannya dan skala

                   prioritas pembangunan nasional. Selain itu, juga harus dipertimbangkan perkiraan

                   penerimaan dan pengeluaran negara serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar
                   dalam APBN.

                          Dalam tahap pendahuluan ini ada beberapa asumsi yang memengaruhi APBN

                   seperti:
                     Pertumbuhan ekonomi

                     Tingkat inflasi

                     Nilai tukar rupiah

                     Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan
                     Harga minyak mentah Indonesia

                     Lifting minyak dan gas bumi

                          Asumsi  dasar  tersebut  kemudian  dibahas  dalam  rapat  antarkomisi  dengan
                   kementerian  atau  lembaga  teknis  terkait.  Baru  deh  setelah  itu  melakukan  proses

                   finalisasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) oleh

                   pemerintah.

               Tahap 2. Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN

                          Pada  tahap  ini  dimulai  dengan  pidato  presiden  yang  merupakan  pengantar
                   RUU (Rancangan Undang-Undang) APBN itu sendiri dan Nota keuangan. Kemudian,

                   menteri  keuangan  dan  panitia  anggaran  DPR  melakukan  pembahasan  bersama

                   kementerian  dan  lembaga  teknis  terkait.  Hasil  dari  pembahasan  tersebut  berupa
                   Undang-Undang APBN yang didalamnya memuat satuan anggaran. Satuan anggaran

                   adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana tiap departemen / lembaga,

                   sektor, subsector, program, dan proyek atau kegiatan.
               Tahap 3. Pengawasan APBN

                          Fungsi pengawasan terhadap APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik

                   eksternal  maupun  internal  pemerintah,  yaitu  ketika  Enam  bulan  setelah  tahun




                                                                         E-Modul Ekonomi kelas XI
                                                                                                                15
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28