Page 31 - E-MODUL EKONOMI - bag 1
P. 31
Kon
k
Bac
ta
to
Pe
Back to Peta Konsep
ep
Back to Peta Konsep
s
Adapun fungsi APBD berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 adalah
sebagai berikut.
a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Tanpa adanya
anggaran, maka sebuah kegiatan tidak punya kekuatan untuk dilaksanakan atau
dengan kata lain sulit untuk dilaksanakan.
b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilisasi, disini APBD difungsikan sebagai penstabil keadaan ekonomi, APBD
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian daerah.
C. Sumber-sumber Penerimaan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(1) Pajak Daerah
Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor
dan kendaraan diatas air; bea
balik nama kendaraan bermotor SEKILAS INFO
dan kendaraan diatas air; pajak Bahan galian golongan C merupakan
usaha penambangan yang berupa
bahan bakar kendaraan tambang tanah, pasir, kerikil, marmer,
bermotor; dan pajak kaolin, granit dan masih ada beberapa
jenis lainnya. Dari beberapa jenis bahan
pengambilan dan pemanfaatan galian golongan C, yang paling banyak
air bawah tanah dan air penambangannya dilakukan adalah pasir,
kerikil, batu kali dan tanah urug.
permukaan. Sumber:https://dlh.karanganyarkab.go.id/2018/05/0
8/bahan-galian-golongan-c/, diakses pada 15
Pajak daerah yang dipungut oleh Januari 2021
kaupaten/kota, meliputi pajak
E-Modul Ekonomi kelas XI
23