Page 31 - E-MODUL EKONOMI - bag 1
P. 31

Kon
                                                                                         k
                                                                                     Bac
                                                                                                 ta

                                                                                           to
                                                                                              Pe
                                                                                     Back to Peta Konsep
                                                                                                         ep
                                                                                     Back to Peta Konsep
                                                                                                        s

                      Adapun  fungsi  APBD  berdasarkan    Undang-undang  No.  17  Tahun  2003  adalah
               sebagai berikut.
               a.  Fungsi  otorisasi  mengandung  arti  bahwa  anggaran  Daerah  menjadi  dasar  untuk
                   melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Tanpa adanya
                   anggaran,  maka  sebuah  kegiatan  tidak  punya  kekuatan  untuk  dilaksanakan  atau
                   dengan kata lain sulit untuk dilaksanakan.

               b.  Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman bagi

                   manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
               c.  Fungsi  pengawasan  mengandung  arti  bahwa  anggaran  Daerah  menjadi  pedoman

                   untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
                   ketentuan yang telah ditetapkan.

               d.  Fungsi  alokasi  mengandung  arti  bahwa  anggaran  Daerah  harus  diarahkan  untuk

                   mengurangi  pengangguran  dan  pemborosan  sumber  daya,  serta  meningkatkan
                   efisiensi dan efektivitas perekonomian.

               e.  Fungsi  distribusi  mengandung  arti  bahwa  kebijakan  anggaran  Daerah  harus

                   memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
               f.  Fungsi stabilisasi, disini APBD difungsikan sebagai penstabil keadaan ekonomi, APBD

                   menjadi  alat  untuk  memelihara  dan  mengupayakan  keseimbangan  fundamental

                   perekonomian daerah.

        C. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

               a.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
                   (1) Pajak Daerah

                        Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor

                          dan  kendaraan  diatas  air;  bea
                          balik  nama  kendaraan  bermotor                    SEKILAS INFO

                          dan  kendaraan  diatas  air;  pajak       Bahan galian golongan C merupakan
                                                                      usaha penambangan yang berupa
                          bahan       bakar      kendaraan         tambang tanah, pasir, kerikil, marmer,

                          bermotor;         dan        pajak       kaolin, granit dan masih ada beberapa
                                                                   jenis lainnya. Dari beberapa jenis bahan
                          pengambilan  dan  pemanfaatan             galian golongan C, yang paling banyak
                          air   bawah     tanah    dan   air      penambangannya dilakukan adalah pasir,
                                                                      kerikil, batu kali dan tanah urug.
                          permukaan.                             Sumber:https://dlh.karanganyarkab.go.id/2018/05/0
                                                                         8/bahan-galian-golongan-c/,  diakses  pada  15
                        Pajak daerah yang dipungut oleh                 Januari 2021
                          kaupaten/kota,  meliputi  pajak





                                                                         E-Modul Ekonomi kelas XI
                                                                                                                23
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36