Page 1 - Perpres 38 Tahun 2010.rtf
P. 1

PRESIDEN
                                                    REPUBLIK INDONESIA


                                PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                               NOMOR  38  TAHUN  2010

                                                        TENTANG

                                          ORGANISASI DAN TATA KERJA

                                       KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


                                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




                                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



                 Menimbang :  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-
                                   Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik

                                   Indonesia,  perlu  menetapkan  Peraturan  Presiden  tentang  Organisasi

                                   dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;




                 Mengingat  :  1.  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

                                      Indonesia Tahun 1945;

                                   2.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara

                                      Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981

                                      Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

                                      Nomor 3209);

                                   3.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan

                                      Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

                                      2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

                                      Nomor 4401);

                                   4.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

                                      Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

                                      Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran

                                      Negara Republik Indonesia Nomor 3283);




                                                                                            5. Peraturan ...
   1   2   3   4   5   6