Page 72 - FIKIH_MA_KELAS X_KSKK_2020

7. Contoh Pengelolaan Zakat

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka zakat harus dikelola oleh negara
melalui suatu badan yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil

Zakat (LAZ). Badan dan Lembaga tersebut pada saat ini telah terbentuk kepengurusannya,
mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah sampai tingkat desa. Oleh sebab itu,

kaum muslimin yang berkewajiban membayar zakat hendaknya dapat menitipkannya
melalui badan atau lembaga zakat yang ada di daerahnya masing-masing.

Contohnya setiap tahun seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah

sebagiannya dititipkan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat desa. Oleh UPZ desa,
disampaikan kepada BAZ Kecamatan, kemudian disampaikan ke BAZ Kabupaten. Oleh

BAZ Kabupaten, kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada para mustahiq yang

sangat membutuhkan dana atau digunakan untuk kegiatan produktif yang sangat menyerap
banyak tenaga kerja, misalnya membantu para pengusaha kecil dan menengah. Dengan

demikian, dana zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan fungsi
dan tujuan.

8. Penerapan Ketentuan Perundang-undangan tentang Zakat
Ketentuan perundang-undangan tentang zakat sebagaimana telah dijelaskan di atas,

hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan perundang-undangan

zakat tersebut sebenarnya telah cukup memadai untuk dilaksanakan oleh umat islam di
negara ini, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Dalam undang-undang Zakat tersebut terdapat kewajiban membayar zakat bagi
orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Orang-orang tersebut dinamai muzakki

(pemberi zakat). Begitu pula, terdapat hak-hak bagi mereka yang memenuhi persyaratan
tersebut untuk menerimanya. Mereka itu disebut mustahiq (penerima zakat). Baik muzakki

maupun mustahiq, semua terikat oleh peraturan perundang-undangan tentang zakat

tersebut. Artinya, jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-
undang harus dikenai sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang tercantum dalam undang-

undang tersebut.

Badan Amil Zakat (BAZ) juga memiliki keterikatan yang sama dengan undang-
undang tersebut. Maksudnya, jika amilin melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-

undang, maka baginya harus dikenai sanksi dan hukuman. Dalam hal penerapan
perundang-undangan zakat ini, peran amilin atau Badan Amil Zakat lebih dominan dan

lebih urgen bagi keberhasilan pelaksanaan undang-undang.

60 BUKU FIKIH X MA