Page 9 - Laporan Monev 60 Desa terbaru

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa TA 2023
Provinsi Jambi Tahun 2024

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa

kewenangan desa terbagi empat jenis yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul,
kewenangan lokal berskala desa, kewenangan penugasan, dan kewenangan lain yang
ditugaskan. Ke-empat jenis kewenangan ini membagi otoritas desa untuk mengatur

sekaligus mengurus. Dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa, desa tidak hanya mengimplementasikan kebijakan
dari supra desa, namun berwenang penuh dalam pengaturan serta pelaksanaannya,

berbeda dengan kewenangan penugasan dan kewenangan lain yang ditugaskan, yang
memposisikan desa hanya untuk mengurus atau sebagai pelaksana atas kebijakan
yang ditugaskan oleh pemerintah supra desa.

Dalam amanah undang-undang tersebut diatas, Program P3PD dilaksanakan
dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa,

memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pembangunan
desa di lokasi program. Dalam kerangka ini pemaknaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berada dalam kerangka pemaknaan pembangunan secara umum

utamanya pada pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peran aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki

posisi yang strategis dan sangat penting. Untuk itu dibutuhkan kemampuan
kepemimpinan yang kuat, yakni kepemimpinan yang mampu menggerakkan segenap
komponen masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Menyadari
beberapa kelemahan yang masih melingkupi kemampuan aparatur desa dalam

mengelola pemerintahan dan pembangunan desa, maka diperlukan upaya
meningkatkan kapasitas aparatur desa agar dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dengan baik.
Secara umum, kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan meningkatkan
kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa, secara khusus bertujuan sebagai berikut:
1. Membangun karakter aparatur desa yang mempunyai jiwa kepemimpinan

(leadership) dan kewirausahaan (entrepreneurship);
2. Memberikan pemahaman dan keterampilan serta sikap dalam hal Kebijakan
Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Penyusunan Peraturan di Desa; serta

7