Page 35 - Laporan Monev 60 Desa Provinsi Jambi baru
P. 35
Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa TA 2023
Provinsi Jambi Tahun 2024
Jawaban Persentase
Jumlah
No Pertanyaan Telah Belum Tidak % Telah % Belum % Tidak
Responden Ada Ada
Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan
Jawaban Jawaban
21 Bagaimana Pemdes melibatkan kelompok-kelompok
pemuda dan perempuan dalam pengembangan 52 37 13 2 71 % 25 % 4 %
kewirausahaan di Desa?
22 Apakah sudah mendirikan BUM Desa? Jika belum,
apakah ada rencana untuk mendirikan BUM Desa?
Jika ingin mendirikan BUM Desa, apakah tahapan 52 42 9 1 81 % 17 % 2 %
prosedurnya sudah dijalankan sesuai ketentuan yang
berlaku?
23 Jika sudah mendirikan BUM Desa, apakah sudah ada
rencana pengembangan usaha dan pengelolaan BUM 52 29 22 1 56 % 42 % 2 %
Desa yang lebih profesional?
24 Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh BUMDesa
berkontribusi untuk pendapatan asli Desa (PADes)? 52 30 22 0 58 % 42 % 0 %
25 Bagaimana pengelolaan data dan informasi yang ada
di Desa anda, apakah sudah memanfaatkan Profil 52 39 12 1 75 % 23 % 2 %
Desa dan Kelurahan (Prodeskel)?
26 Apakah data dan informasi Desa sudah digunakan
untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan 52 48 4 0 92 % 8 % 0 %
Desa?
27 Apakah Desa sudah menerapkan prinsip-prinsip
pencegahan tindak pidana korupsi terhadap 52 45 6 1 87 % 12 % 2 %
pengelolaan Keuangan Desa?
TOTAL 1404 1206 164 34 85.90 % 11.68 % 2.42 %
Sumber: Data e-report P3PD Provinsi Jambi
Hasil dari monitoring dan evaluasi yang terdiri dari 52 orang responden secara
umum adalah 85,90% responden menyatakan “Telah Melakukan”. Pokok Bahasan (PB)
yang banyak diaplikasikan setelah pelatihan adalah Kebijakan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dengan Sub Pokok Bahasan (SPB) Kelembagaan Desa dan
Laporan Kepala Desa. PB Perencanaan Pembangunan Desa dengan SPB Penyusunan
RPJMDesa dan RKPDesa.
Seluruh responden atau 100% responden yang menyatakan ‘Telah Melakukan”
terkait peran pemerintahan Desa. Ini dapat diartikan bahwa penyusunan perencanaan
Pembangunan Desa (RPJMDes dan RKPDes) yang baik telah melibatkan LKD-LAD
khususnya PKK dan Posyandu dapat mendukung tata kelola pemerintahan desa
menjadi lebih baik. Dan diyakini akan menjadikan Kepala Desa dapat melaporkan LPPD
dan laporan lainnya pada akhir tahun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Sedangkan responden yang menyatakan “Belum Melakukan” dengan capaian
diatas 10% lebih kepada belum memahami terkait kewenangan desa terutama
kewenangan desa berskala lokal. Terkait Bumdes, banyak 81% responden menyatakan
telah terbentuk di desa masing-masing akan tetapi yang menjadi masalah adalah
Bumdes yang telah terbentuk belum memiliki rencana pengembangan usaha yang
maksimal sehingga dapat memeberikan kontribusi PADes. Di samping itu lemahnya tata
Kelola manajemen dan SDM yang dimiliki.
2). Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
RMC 7 PROVINSI JAMBI
30
