Page 1 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan

berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan

nilai-nilai Pancasila;

b. bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan

industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga

diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah;

c. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di

Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan

masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada

huruf a, b, dan c perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1)

dan ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang …