Page 2 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 2

PRESIDEN
                                                   REPUBLIK INDONESIA



                                                        -       2       -





                                   2.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan–

                                      ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

                                      Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor

                                      2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

                                      35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147,
                                      Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);


                                   3.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

                                      Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan

                                      Lembaran Negara Nomor 3316);


                                   4.  Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

                                      (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran

                                      Negara Nomor 3327);

                                   5.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

                                      Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

                                      131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);


                                   6.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

                                      (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran
                                      Negara Nomor 4279);






                                          Dengan persetujuan bersama antara

                           DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

                                                           DAN

                                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



                                                                                  MEMUTUSKAN : …
   1   2   3   4   5   6   7