Page 82 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu berdasarkan peraturan

perundang-undangan harus menjaga kerahasiaannya, maka permintaan
keterangan kepada pejabat dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti

prosedur yang ditentukan.

Contoh : Dalam hal seseorang meminta keterangan tentang

rekening milik pihak lain akan dilayani oleh pejabat bank

apabila telah ada ijin dari Bank Indonesia atau dari

pemilik rekening yang bersangkutan (Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Demikian

pula ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan dan lain-

lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan anjuran tertulis adalah pendapat atau
saran tertulis yang diusulkan oleh mediator kepada para pihak

dalam upaya menyelesaikan perselisihan mereka.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c …