Page 18 - PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN, DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN
P. 18
- 18 -
(2) Sekretariat Depenas secara ex officio dilaksanakan
oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas di
bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga
kerja pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3) Sekretariat Depeprov secara ex officio dilaksanakan
oleh dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(4) Sekretariat Depekab/Depeko secara ex officio
dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota.
(5) Sekretariat Depenas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Menteri.
(6) Sekretariat Depeprov sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh gubernur.
(7) Sekretariat Depekab/Depeko sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota.
Pasal 41
(1) Keanggotaan Sekretariat berasal dari pemerintah.
(2) Sekretariat dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator
Sekretariat.
(3) Jumlah anggota Sekretariat sesuai kebutuhan.
Pasal 42
Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan
administratif dan teknis kepada Dewan Pengupahan.
Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian dukungan pengelolaan kegiatan dan
program kerja Dewan Pengupahan;
b. pemberian dukungan data dan informasi di bidang
pengupahan; dan
c. pemberian dukungan pengelolaan administrasi Dewan
Pengupahan.
