Page 6 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

(1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu
serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.
(2) Dalam hal seorang pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh,
yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat
pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.

Pasal 15 …

Pasal 15

Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu
perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara
pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat
pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari
satu federasi serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi
anggota dari satu konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 17

(1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat
buruh dengan pernyataan tertulis.
(2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah
tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
(3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat
pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas
kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat
buruh.

BAB V
PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN

Pasal 18

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara
tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri :
a. daftar nama anggota pembentuk;