Page 16 - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2O2I TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
P. 16
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
- 16-
b. waktu kerja fleksibel; atau
c. pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja.
(3) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
yang menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 24
(1) Dalam hal terdapat kebutuhan waktu kerja dan waktu
istirahat selain yang telah ditetapkan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3),
Menteri dapat menetapkan waktu kerja dan waktu
istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja dan
waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 25
(1) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi
Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor usaha
atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja
kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2l ayat (21, diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
(2) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi
Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor usaha
atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja
lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2I ayat (2), diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Bagian
SK No 031798 A
