Page 4 - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2O2I TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

10. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya
disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara
Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan
Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk
pekerjaan tertentu.
1 1. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang
selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja
antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk
mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.

12. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat
secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.

13. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang
merupakan hasil perundingan antara Serikat
Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau
perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

14. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk
badan hukum yang memenuhi syarat untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan
perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan
pemberi pekerjaan.

15. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran
Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

17. Pengawas .

SK No 031786 A