Page 2 - COVER LKJIP_Neat
P. 2
Perundang-Undangan yang baru yaitu
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan
tata cara reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan, dimana peraturan tersebut
Gambar 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIB Jambi telah menggantikan peraturan yang lama
yaitu Instruksi Presiden Republik
KATA PENGANTAR Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan dan Peraturan Menteri
Alhamdulillah, puji dan syukur
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
rangka mewujudkan pemerintahan yang
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
professional akuntabel, sinergi, transparan
Penyusunan Penetapan Kinerja dan
dan inovatif sebagai wujud
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
pertanggungjawaban dalam mencapai visi,
Pemerintahan dimana kedua peraturan
misi, tujuan dan sasaran Lembaga
yang lama tersebut dinyatakan sudah tidak
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB
berlaku lagi.
Jambi telah dapat merumuskan dan
Laporan kinerja ini merupakan
menyusun Laporan Kinerja Instansi
deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh
Pemerintahan Tahun 2023 (LAKIP).
kebijakan, program kegiatan yang
Sesuai dinamika perkembangan
didasarkan pada visi, misi, tujuan dan
yang terjadi, laporan kinerja ini disusun
sasaran sebagaimana telah ditetapkan,
berdasarkan ketentuan Peraturan
L A P O R A N K I N E R J A L E M B A G A P E M A S Y A R A K A T A N P E R E M P U A N i
J A M B I
